KITASULTRA.COM | KONAWE – Polemik mengenai aktivitas PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Kecamatan Routa terus menjadi perbincangan publik.
Menanggapi berbagai tudingan yang menyebut perusahaan tersebut belum memberikan dampak bagi masyarakat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pekat Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Sulawesi Tenggara meminta agar persoalan ini disikapi secara objektif.
Wakil Ketua DPW Pekat IB Sultra, Karmin, SH, menilai penilaian yang menyebut PT SCM tidak memberi kontribusi bagi masyarakat belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Menurutnya, sejak mulai beroperasi sekitar dua tahun lalu, perusahaan tambang tersebut telah menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Sejumlah program telah dilaksanakan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pemberian beasiswa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun,” ungkap Karmin, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa sektor pertambangan merupakan industri yang memiliki tahapan pengembangan cukup panjang.
Prosesnya dimulai dari eksplorasi, pengembangan tambang, hingga akhirnya mencapai tahap produksi secara penuh.
Karena itu, dampak ekonomi dari aktivitas pertambangan biasanya tidak dapat dirasakan secara instan.
Di sisi lain, Karmin menilai kehadiran PT SCM juga mulai memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta munculnya berbagai usaha pendukung di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Banyak masyarakat lokal yang kini bekerja di perusahaan maupun dalam usaha-usaha penunjang lainnya. Hal ini tentu turut mendorong perputaran ekonomi di wilayah Routa,” jelasnya.
Terkait tuntutan pembangunan fasilitas smelter di wilayah Routa, Karmin mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri hilirisasi nikel yang bersifat jangka panjang dan membutuhkan proses serta investasi besar.
Ia juga menekankan bahwa kontribusi perusahaan terhadap negara tidak hanya berasal dari pajak daerah, tetapi juga dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nantinya akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH).
“Nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Dana tersebut pada akhirnya juga akan kembali ke daerah untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.
Karmin berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga iklim investasi di Kabupaten Konawe agar tetap kondusif.
Menurutnya, investasi yang berjalan dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
“Jika iklim investasi tetap terjaga, maka manfaat ekonomi bagi daerah juga akan semakin besar,” pungkasnya.
Laporan: FN
