KITASULTRA.COM | KONAWE – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kabupaten Konawe, Hj. Hania Yusran, dituding sebagai aktor intelektual di balik pelantikan sejumlah pejabat eselon III dan IV yang digelar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mataiwoi beberapa waktu lalu.
Tudingan tersebut disampaikan Ketua PB HAM Konawe Raya, Muh Supril, saat berorasi di depan Kantor Bupati Konawe, Selasa (24/2/2026).
Dalam orasinya, Muh Supril menyebut Hj. Hania Yusran yang saat ini menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Konawe diduga menjadi dalang di balik mutasi jabatan yang terjadi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Konawe.
“Ketua PGRI Konawe kami duga menjadi dalang pelantikan kemarin,” tegasnya.
Menurut Muh Supril, PGRI seharusnya berperan sebagai pelindung dan pengayom kepentingan guru serta menjadi corong aspirasi para tenaga pendidik dan kepala sekolah, bukan justru terlibat dalam dinamika politik mutasi jabatan.
“Ini pelantikan terkesan seperti balas dendam politik. Proses demokrasi sudah selesai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang saat ini disebut tengah menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya lebih fokus pada penanganan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Pemerintah seharusnya memikirkan kondisi keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Di saat ekonomi masyarakat melemah dan daya beli menurun, hal-hal seperti ini seharusnya mendapat perhatian lebih,” pungkasnya.
Sebelumnya, Muh Supril bersama sejumlah aktivis, guru, dan pengawas sekolah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dikbud Konawe. Massa menuntut Bupati Konawe untuk membatalkan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dilaksanakan di TPA Mataiwoi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PGRI Konawe maupun Pemerintah Kabupaten Konawe terkait tudingan tersebut.
Laporan: Redaksi
