KITASULTRA.COM | KONAWE – Desakan pembangunan smelter terhadap PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Kecamatan Routa kembali menjadi perbincangan. Namun, legitimasi tuntutan tersebut mulai dipertanyakan.
Ketua Umum HIPPMAL, Dimas Nduluka, menilai narasi yang berkembang tidak sepenuhnya lahir dari masyarakat lingkar tambang, melainkan diduga dipengaruhi kepentingan tertentu.
“Apa yang disuarakan bukan realitas kami di lapangan,” tegasnya.
Secara regulatif, pembangunan smelter saat ini memang berada dalam ruang terbatas. Pemerintah pusat melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 memberlakukan moratorium terhadap smelter berbasis teknologi RKEF.
Artinya, tuntutan percepatan pembangunan smelter tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang mengikat seluruh pelaku industri.
Dalam konteks ini, Dimas menilai PT SCM berada pada posisi yang harus tunduk pada regulasi, bukan sekadar memenuhi tekanan opini publik.
Di sisi lain, perusahaan disebut tetap membuka opsi melalui pendekatan teknologi alternatif seperti HetsPal, yang dinilai lebih ramah lingkungan dan tidak termasuk dalam kategori yang dimoratorium.
Dari perspektif masyarakat lokal, isu utama bukan sekadar pembangunan smelter, tetapi potensi dampak lingkungan yang menyertainya.
HIPPMAL secara tegas menyatakan dukungan terhadap kebijakan moratorium dan menolak pembangunan smelter berisiko tinggi.
Sementara itu, tudingan terkait pengabaian hak masyarakat juga dibantah. Dimas menyebut perusahaan telah melakukan kompensasi lahan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak.
Lebih dari itu, ia menilai keberadaan PT SCM telah memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, meski tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan yang perlu dibenahi.
Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, Dimas mengingatkan pentingnya membangun diskursus berbasis data, bukan sekadar opini.
“Routa bukan ruang spekulasi. Ini tentang kehidupan masyarakat yang nyata,” tutupnya.
Laporan:Redaksi
