Kitasultra.com | KONUT – Di tengah gembar-gembor “pembangunan” dan “kemajuan” atas nama investasi tambang, SDN 3 Lasolo Kepulauan, Desa Boedingi, Konawe Utara, justru runtuh secara harfiah dan moral. Bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya generasi cerdas kini berubah menjadi saksi bisu kerakusan korporasi dan kelumpuhan pemerintah daerah.
Atap yang menganga, dinding yang keropos, lantai yang dipenuhi lumpur dan debu tambang—itulah wajah asli dunia pendidikan di daerah lingkar tambang. Anak-anak belajar dalam situasi memprihatinkan, seolah negara dan pemerintah daerah sudah menyatakan menyerah sebelum berjuang.
“Kalau hujan, lumpur masuk sampai ke teras kelas. Anak-anak harus belajar sambil bersihkan ruangan sendiri,” ungkap Asrifin, Kepala Sekolah SDN 3 Laskep, Rabu (16/7/2025), dengan nada kecewa yang nyaris putus asa.
Yang lebih memalukan: PT Daka Group, pelaku utama perusakan lingkungan sekolah ini, bahkan tak memberi kontribusi sebutir pun. Bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tapi soal kemanusiaan paling dasar yang sudah mereka abaikan bertahun-tahun.
“Sampai hari ini, PT Daka tak pernah membantu siswa kami. Tidak pernah ada kontribusinya,” tegas Asrifin.
Janji relokasi sekolah Hanya omong kosong sejak 2019. Enam ruang kelas, perpustakaan, dan ruang guru yang dijanjikan—semuanya tinggal wacana basi. Yang nyata justru derita anak-anak yang dipaksa sekolah di tengah teror suara dump truck dan kepungan debu tambang.
Kepala Desa Boedingi, Aksar, mengaku lokasi dan material sudah disiapkan. Tapi siapa peduli. Dinas Pendidikan diam. PT Daka diam. Pemerintah Kabupaten diam.
DPRD Konut Justru belum pernah sekalipun meninjau lokasi. Ketua Komisi III DPRD Konut, Samir, hanya melempar janji “akan ke sana minggu depan.” Apa gunanya meninjau jika sudah bertahun-tahun derita tak digubris?
“Anak-anak ini bukan alat peraga proyek CSR! Mereka punya hak atas pendidikan yang layak, aman, dan bermartabat!” tegas Jeje, aktivis lingkungan dari P3D Konut.
Ia menyebut kondisi SDN 3 Laskep bukan sekadar kelalaian, tapi penghinaan sistematis terhadap konstitusi dan hak anak. Jeje juga menuding Pemda Konut lebih sibuk menjaga relasi dengan korporasi tambang ketimbang masa depan anak-anak Boedingi.
“Ini kejahatan struktural. Bukan sekadar tambang yang rakus, tapi negara yang absen, pejabat yang tak peduli, dan aparat yang diam seribu bahasa,” geram Jeje.
Sementara itu, PT Daka Group tetap bungkam. Tak ada pernyataan, tak ada solusi, dan tak ada rasa bersalah. Tambang tetap jalan. Ore tetap diangkut. Keuntungan terus mengalir. Sementara anak-anak negeri ini belajar di bawah langit bolong dan lantai yang digenangi lumpur.
Tim Redaksi
