KITASULTRA.COM | KONAWE – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Ketua Bidang Internal Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Tenggara (Sultra), Irfan meminta Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Stanley menjaga netralitas ASN di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe.
Menurut Irfan, berdasarkan amanat Undang-undang (UU) nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang asas netralitas ( pasal 2 huruf f), menyatakan dengan tegas, “Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.
“Artinya, ASN tidak boleh terlibat politik praktis dan Pj Bupati harus memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti terlibat politik praktis,”tegas Irfan, Senin 4 November 2024.
Lebih lanjut Irfan menjelaskan bahwa Amanat Undang-Undang netralitas ASN menjadi dasar berjalan baiknya demokrasi. Namun kata dia, pada realitasnya intervensi politik masih menjadi biang utama yang membuat ASN melanggar netralitas.
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Konawe itu juga mewarning para Kepala Dinas Lingkup Pemda Kabupaten Konawe agar tidak ikut terlibat dalam politik praktis.
Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan, diduga beberapa ASN yang terlibat dalam politik praktis secara terstruktur dan masif. Bahkan terdapat dugaan sejumlah oknum Kepala Dinas yang menginisiasi penggalangan dana dukungan terhadap salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe
Oleh karenanya, Irfan mengimbau agar kepada Bawaslu Konawe untuk lebih berperan aktif mengawasi gerak-gerik ASN dan memberikan sanksi keras bagi yang terbukti berpolitik praktis maupun memfasilitasi salah satu pasangan calon.
“Dalam waktu dekat ini juga, kami akan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk warning kami terhadap Pj Bupati Konawe terkait masalah netralitas ASN,” katanya.
“Kami juga akan menelusuri dugaan penggalangan dana bantuan politik terhadap salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Konawe oleh sejumlah oknum Kepala Dinas,” pungkas Irfan***
Editor: Redaksi
