MALANG, KITASULTRA.COM – Sebanyak 50 orang yang terdiri dari aparat desa se-Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melakukan kaji banding terkait peningkatan ketahanan pangan di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
Camat Moramo, Lisna yang juga mendampingi kegiatan ini, mengatakan kunjungan aparat desa yang dipimpinnya untuk mendapat pengetahuan dan kemampuan dalam meningkatkan potensi desa, terlebih dalam mencapai ketahanan pangan secara mandiri.

Sementara itu, Kepala Desa Pujon Kidul, Muhamad Ismail Mahfudz, menyampaikan potensi desa yang dipimpinnya.
Desa Pujon Kidul memiliki jumlah penduduk mencapai 1,l.240 lebih kepala keluarga, luasan wilayah mencapai 300 hektare.
Desa Pujon Kidul sebagian kecil dikembangkan menjadi daerah ketahan pangan baik pertanian, peternakan dan juga wisata, sehingga meningkatkan pendapat masyarakat dan kecukupan pangan memadai.

Dalam pengembangannya, Desa Pujon Kidul melibatkan kelompok tani, badan usaha desa, dan semua unsur masyarakat mendapatkan peran dalam peningkatan perekonomian dan juga pendapat asli daerah.
Muhamad Ismail menjelaskan, ketahanan pangan melalui peningkatan pendapat ekonomi juga ditunjang dengan berbagai usaha yang dikelola badan usaha desa merupakan langkah yang dilakukan pemerintah desanya.
Sementara itu, Ketua Apdesi Moramo, Rahman mengatakan, kaji banding di Desa Pujon Kidul sangat menarik.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat untuk berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi dan juga kesejahteraan bertumbuh secara produktif, keterlibatan badan usaha milik desa (bumdes) dapat aktif dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
“Kami menilai Desa Pujon Kidul ini sangat lengkap, dari potensi hingga keterlibatan masyarakat secara luas, dari itu kami akan menerapkan berbagai contoh akan kemajuan dalam peningkatan ketahanan pangan dan juga pendapatan ekonomi berdasar potensi wilayah moramo,” ucap Rahman.
Kaji banding aparatur desa se-Kecamatan Moramo ini berlangsung mulai dari tanggal 17 hingga 20 April 2024. (KS/EKO)