KITASULTRA.COM | KENDARI – Ketukan palu di Ruang Paripurna Gedung A DPRD Sulawesi Tenggara, Selasa (29/9/2026), menjadi penanda penting bagi arah pembangunan Sultra. Pemerintah Provinsi dan DPRD Sultra resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Namun bagi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, penandatanganan dokumen persetujuan tersebut bukanlah akhir dari pekerjaan, melainkan awal dari tanggung jawab besar kepada rakyat.
Di hadapan pimpinan dewan dan jajaran TAPD, Gubernur memberikan pesan menohok terkait penggunaan dana daerah. Ia menegaskan agar alokasi anggaran tidak sekadar menjadi dokumen formalitas belakangan ini.
“Jangan biarkan anggaran berhenti sebagai angka di atas kertas; pastikan dia menjelma menjadi jalan menuju kesejahteraan yang nyata,” tegas Andi Sumangerukka.
Persetujuan bersama ini merupakan sinergi nyata antara Pemprov dan DPRD Sultra untuk mengawal target prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Sultra 2025–2029. Gubernur pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja marathon menyelesaikan pembahasan anggaran sesuai tahapan.
Kini, berkas Raperda Perubahan APBD 2026 bersiap diboyong ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta untuk mengejar proses evaluasi. Gubernur berharap hasil evaluasi Kemendagri bisa segera terbit agar program-program pembangunan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa terkendala waktu.
Tak berhenti di situ, Gubernur juga meminta jajarannya langsung bersiap menyusun APBD TA 2027. Ia menekankan bahwa APBD yang bernilai adalah anggaran yang direncanakan dengan bijak, dikelola secara transparan, serta secara nyata menjawab aspirasi dan kebutuhan warga Sulawesi Tenggara.
Laporan: Redaksi
