KITASULTRA.COM | KENDARI – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025, di Kota Kendari berlangsung aman dan tertib di bawah pengawalan ketat aparat gabungan.
Sebanyak 1.389 personel dari Direktorat Samapta dan Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen buruh di ibu kota provinsi ini.
Pengamanan diawali dengan apel gelar pasukan di Lapangan Ex MTQ Kendari, dipimpin langsung oleh Kapolresta Kendari, Kombes Pol Eko Widiantoro, S.IK., M.Si. Dalam amanatnya, Kapolresta menekankan pentingnya profesionalisme dan sinergitas seluruh personel demi menjaga kelancaran aksi dan mengawal aspirasi buruh secara damai.
Dari pantauan lapangan, massa buruh yang tergabung dalam berbagai serikat bergerak menuju sejumlah titik aksi utama, di antaranya Kantor Dinas Tenaga Kerja dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi mereka berlangsung tertib, dengan pengawalan ketat namun humanis dari aparat keamanan.
Dalam aksi tersebut, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan penting, mulai dari kenaikan upah minimum yang layak, jaminan keselamatan kerja, hingga penghapusan sistem outsourcing yang dinilai tidak berpihak pada kepastian dan kesejahteraan pekerja.
Isu perlindungan hak-hak normatif juga mengemuka, seperti jaminan kesehatan menyeluruh, hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, serta kebebasan berserikat tanpa intimidasi. Mereka mendesak pemerintah daerah agar lebih tegas dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
May Day diperingati setiap 1 Mei sebagai momen solidaritas global kaum pekerja dalam memperjuangkan keadilan dan kondisi kerja yang lebih manusiawi. Di Indonesia, peringatan ini menjadi wadah untuk memperkuat suara buruh dalam menyampaikan aspirasi secara kolektif.
Kapolresta Kendari menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi yang berjalan damai. Ia berharap seluruh rangkaian peringatan May Day di Kendari tetap berlangsung kondusif hingga akhir.
“Kehadiran aparat dalam jumlah besar bukan untuk membatasi, tetapi untuk memastikan hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat dapat terlaksana dengan aman dan tertib,” ujarnya.
Laporan: Redaksi
